2014-10-23 21:24:38 (+0700) - 54.82.0.87   Contact Terms FAQ Privacy

LOGIN MEMBER

Username:

Password:

Secret Code:



Register Now


BANK ACCOUNT



No Rek: 0049461182
a/n: GUNTUAL ( BNI )


No Rek: 313501010490532
a/n: GUNTUAL ( BRI )


No Rek: 2581340666
a/n: GUNTUAL ( BCA )


WEB STATS

 Visited : 23087
 Visitor Online : 18




DETAIL BERITA

HAL - HAL YANG SUDAH DITANGANI


KUASA HUKUM  UNTUK MENANGANI DAN  MENGURUS SEGALA PERMASALAHAN MEMBER, SECARA FORMAL MAUPUN, NON FORMAL, DENGAN TETAP MENJAGA KERAHASIAAN MEMBER

 

ð  Kuasa Hukum dalam rangka pencegahan segala bentuk perampasan Hak– Hak secara Hukum

ð  Kuasa Hukum dalam rangka pembentengan dari harkat dan martabat ( Hak Asazi )

ð  Kuasa Hukum dalam rangka upaya memperjuangkan Hak yang telah dirampas oleh pihak tertentu

ð  Kuasa mengurus surat – surat penting dan Documen berharga

ð  Kuasa menghadiri / Mewakili Rapat – rapat penting yang tidak bisa ditunda

ð  Kuasa Investigasi Perusahaan Asuransi dan atau  Calon Mintra Kerjasama

ð  Kuasa Investigasi Calon Menantu, Calon Besan,

ð  Kuasa Investigasi Asset Perusahaan Orang Lain / Pesaing

ð  Kuasa Menginventarisir Asset Pribadi, Keluarga, & perusahaan

ð  Kuasa Mengamankan Asset Pribadi, Keluaga maupun Perusahaan

ð  Kuasa Mengatur Asset , Keluarga hingga Asset Perusahaan

ð  Kuasa Pengelolaan ataupun Penjualan Asset Pribadi, Keluarga Maupun Perusahaan

ð  Kuasa Mengatur Pembagian Harta Warisan / Harta Gono Gini yg berkeadilan

 

Tingkat Penagdilan Negeri.

 

Kuasa Hukum Penggugat

  1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan : IUS CONTRACTU
  2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan : IUS DELICTU
  3. Gugatan Ingkar Janji ( Wanprestasi – Default )
  4. Gugatan Pemutusan Hubungan Perjanjian
  5. Gugatan Interverensi : Permohonan Interverensi Penyertaan  ( Voeging – Tussenkomst )  
  6. Gugatan Interverensi Penanggungan ( Vrijwaring )
  7. Gugatan Hak Kebendaan
  8. Gugatan Pengosongan
  9. Gugatan Hutang Piutang (Perjanjian kredit dan pengakuan hutang tanpa adanya pembebanan jaminan hak tanggungan dan tanpa adanya pembebanan jaminan fidusia)
  10. Gugatan pembatalan akta risalah lelang
  11. Gugatan pelaksanaan notariil akta : pengikatan jual beli,etc
  12. Gugatan Pembatalan akta peralihan Hak (overnaam)
  13. Gugatan perceraian melalui kompetensi absolut peradilan umum
  14. Gugatan penggabungan : perceraian dan pembagian harta bersama
  15. Gugatan pembatalan perkawinan
  16. Gugatan Pembagian harta warisan
  17. Gugatan derivative action ( perseroan ) karena adanya tindakan ultra vires
  18. Gugatan pembagian laba perseroan (deviden) oleh para pemegang saham
  19. Gugatan perwakilan kelompok (clas action): masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, & masalah kehutanan
  20. Gugatan warga negara (citizen Law Suit) : Actio popularis
  21. Gugatan pasien terhadap dokter : gugatan malpraktik

ð  Malpraktik etika (pelanggan kode etik kedokteran Indonesia)

ð  Malpraktik yuridis : malpraktik perdata : b. malpraktik pidana : c. malpraktik administrative

  1. Gugatan konsumen terhadap pelaku usaha, Sebagai pendamping : hak gugat organisasi (standing NGO’s)
  2. Gugatan perlawanan (verzet) terhadap sita oleh tersita dan gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden verset)
  3. Verzet terhadap putusan Verstek, ETC

Kuasa hukum tergugat :

Kuasa hukum tergugat untuk menghadapi pengugat terhadap semua persoalan hukum di lingkungan badan peradilan umum


B.    PERADILAN TINGKAT PERTAMA dalam PERKARA PIDANA

Tingkat pengadilan negeri

Penasihat hukum tersangka

  1. Penasehat Hukum tersangka pada tingkat penyidikan oleh penyidik Polri-PPNS
  2. Penasehat Hukum tersangka pada tingkat pelimpanan perkara dari penyidik kepada JPU

Penasehat hukum terdakwa

Penasehat hukum terdakwa pada tingkat pemeriksaan oleh pengadilan negeri.

C.          PERADILAN TINGKAT BANDING dalam PERKARA PERDATA

Tingkat pengadilan tinggi

1.       Kuasa hukum pembanding

2.       Kuasa hukum terbanding

 

D. PERADILAN TINGKAT BANDING dalam PERKARA PIDANA

Tingkat Pengadilan Tinggi

  1. Kuasa hukum pembanding
  2. Kuasa hukum terbanding

 

E.  MAKHAMAH AGUNG RI

KUASA HUKUM :

  1. Pemohon Kasasi / Termohon Kasasi
  2. Pemohonan Peninjauan Kembali / Termohon Peninjauan Kembali
  3. Pemohonan Judicial Review / Pemohonan Sengketa Kewenangan Mengadili
  • Kuasa Hukum Pemohonan Kasasi
  • Kuasa Hukum Termohon Kasasi
  1. Selaku Kuasa Hukum Pemohon Pengujian Perarturan Perundang - Undangan Di Bawah Undang-Undang ( Judicial Review)
  2. Kuasa Hukum Pemohon Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili
  3. Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

KUASA HUKUM PEMOHON UJI MATERIIL

  1. Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU Terhadap UUD Negara RI 1945
  2. Kuasa Hukum Pemohon Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD Negara RI 1945
  3. Kuasa Hukum Pemohon Pembubaran Parpol
  4. Kuasa Hukum Pemohon Sengketa Atau Perselisihan Hasil Pemilu
  5. Kuasa Hukum Perselisihan Hasil Pilkada

Kuasa hukum tergugat :

Kuasa hukum tergugat untuk menghadapi pengugat terhadap semua persoalan hukum di lingkungan badan peradilan umum

Permohonan Pra peradilan

Kuasa hukum pemohon :

  1. Permohonan pembubaran perseroan
  2. Permohonan ijin RUPSLB perseroan
  3. Permohonan pemeriksaan perseroan
  4. Permohonan pembubaran koperasi
  5. Permohonan pengangkatan anak  (adopsi)
  6. Permohonan eksekusi & lelang hak tanggungan melalui fiat eksekusi pengadilan negeri
  7. Permohonan eksekusi &  lelang hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT ( Parate Eksekusi )
  8. Permohonan eksekusi & lelang jaminan fidusia
  9. Permohonan eksekusi pengosongan (eksekusi Riil)
  10. Permohonan kewarganegaraan RI

a.        Permohonan Kewarganegaraan RI bagi anak angkat

b.        Permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh kewaganegaraan RI

c.         Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI ETC

 

Kuasa hukum termohon

  1. Kuasa hukum termohon eksekusi dan lelang hak tanggungan
  2. Kuasa hukum termohon eksekusi dan lelang jaminan fidusia 

 

PERADILAN TINGKAT PERTAMA, PENGADILAN AGAMA

Kuasa hukum penggugat

  1. Gugatan perceraian melalui kompetensi absolute peradilan agama / permohonan cerai talaq
  2. Gugatan rekopensi
  3. Pencegahan perkawinan dan penolakan perkawinan
  4. Gugatan pembatalan perkawinan
  5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri ( penggabungan dengan gugatan perceraian )
  6. Gugatan pembagian harta bersama ( gono gini ) ( penggabungan dengan gugatan perceraian )
  7. Gugatan penguasaan anak-anak ( penggabungan dengan gugatan perceraian
  8. Gugatan : permohonan ijin poligami (beristeri lebih dari satu orang)
  9. Gugatan Sengketa Milik thd harta sengketa
  10. Permohonan Sah Tidaknya Seorang Anak :( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  11. Permohonan Pencabutan Kuasa Orang Tua : ( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  12. Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali : ( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  13. Permohonan Ijin Perwakilan ( Usia Belum Mencapai 21 Tahun )
  14. Permohonan Dispensasi Kawin
  15. Permohonan Orang Laain Sebagai Wali Oleh Pengadilan : ( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  16. Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan Anak : ( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  17. Permohonan Penolakan Pemberian Keterangan Untuk Melakukan Perkawinan Campuran ( Catatan : Berdasarkan Permohonan )
  18. Permohionan Sahnya Yang Terjadi Sebelum UU No. 1 Tahun 1974
  19. Persoalan Zakat , Infaq Shadaqah
  20. Upaya Hukum Perlawanan ( Verzet ) Terhadap Putusan Pengadilan Agama

 





www.perlindunganhukum.Com

Best Viewed with Browser Firefox 3.0 or Higher
Powered by frensterkita.Com



SPONSOR


CUSTOMER SERVICE

Owner Trader
Marketing
CS Aktivasi
CS Komplain
IT Support

SMS AKTIVASI

CLP1000084
GEDE SANDI
(SIDOARJO)


CLP1000083
MARWOTO,SH
(SURABAYA)


CLP1000082
IWAN SETIAWAN
(SURABAYA)


CLP1000081
DWI HARIYATI
(SURABAYA)


CLP1000080
SUPARTO
(SURABAYA)


CLP1000079
IRMA RAHMA
(SURABAYA)


CLP1000078
ADJI WARDONO
(SURABAYA)


CLP1000077
FERONICA SHELLA
(SURABAYA)


CLP1000076
RATRI DEWI
(SURABAYA)


CLP1000075
PUGUH RIANTO
(KEDIRI)


PROMO

PARTNER